SMUpdate

Awasi Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Libatkan LSM

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Tak mau kecolongan lagi atas penyelewengan dana desa, pemerintah berupaya untuk melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna ikut mengawasi pengelolaan dana desa.

“Bulan madu sudah selesai. Kalau kemarin diingetin terus, saat ini kalau masih macem-macem lagi, masih main-main kita tangkap dan kita pecat. Kita
libatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), data informasi lengkap tidak mungkin tidak ketahuan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi, Eko Putro Sandjojo, usai koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Diungkapkan, pada tahun 2016 pihaknya telah mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait dana desa sebanyak 932 pengaduan. 200 laporan di antaranya diserahkan kepada KPK, 167 diserahkan kepada kepolisian, sisanya merupakan permasalahan administrasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 kasus yang mendapat vonis. Untuk tahun ini, lanjutnya, laporan pengaduan yang diterima sebanyak 300 pengaduan dan terus dipantau Satgas Dana Desa.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa sebenarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penerima dana desa yang mencapai 74.910 desa. Meski demikian, ia tetap melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa.

“Tentu setiap satu kesalahan kita tidak terima. Persoalan ini (penyelewengan dana desa) adalah persoalan penanganan korupsi. Penanganan korupsi bukan ditangani dengan pembentukan  lembaga pengawas  baru lagi, karena tidak menjamin korupsi tidak terjadi. (Solusi) Ya kita tangani korupsinya,” tegasnya.

Eko mengakui, 40 persen kepala desa di Indonesia hanya berpendidikan SD dan SMP. Namun menurutnya, hal tersebut bukanlah alasan untuk meragukan kemampuan desa untuk mengelola dana desa.

“Kenyataannya mereka (kepala desa) bisa belajar. Kalau kita lihat dana desa tahun 2015 sebanyak Rp20,8 Triliun hanya terserap 82 persen. Tahun 2016 dinaikkan oleh Pak Presiden sebesar Rp46,98 Triliun. Angka penyerapan naik dari 82 persen menjadi 97 persen. Artinya mereka belajar dan selalu kita kasih pendampingan,” ungkapnya.

(Satrio Wicaksono / CN26 / SM Network)

Berita Terkait

Back to Top
Sedang memproses... Mohon tunggu...
Loading...
Load time: 0.3185 second..