SMUpdate

Pembatalan Kebijakan Sekolah Lima Hari Patut Diapresiasi

foto ilustrasi - istimewa

foto ilustrasi – istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Keputusan Presiden Joko Widodo yang telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 tentang kebijakan lima hari sekolah, patut diapresiasi. Hal itu membuktikan bahwa Presiden memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi membatalkan permendik No 23/2017. Bagaimana pun, kebijakan soal pendidikan ini harus betul-betul memperhatikan banyak hal dan tidak hanya soal teori saja,” kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Arwani Thomafi, dalam pesan singkatnya, Senin (19/6).

Menurutnya, pembatalan atas kebijakan full day school menunjukkan bahwa Jokowi memahami praktek yang sudah berkembang di masyarakat. Dikatakan, kebijakan sekolah lima hari dikhawatirkan bisa mematikan madrasah diniyyah (madin) yang sudah berjalan sebelum republik ini lahir.

“Memperhatikan dan memahami praktek yang sudah berkembang di masyarakat adalah hal yang penting. Intinya, sudah sepantasnya pemerintah duduk bareng duduk bersama para pemangku kepentingan sebelum membuat sebuah kebijakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Arwani menambahkan, pihaknya ingin pemerintah terus memperkuat lembaga pendidikan keagamaan seperti madin. Selama penguatan yang dimaksud itu jelas dan tepat, maka pihaknya akan mendukung penuh pemerintah.

“Untuk itu, pihak-pihak terkait diperlukan masukannya untuk duduk bersama mencari format yang terbaik. Jangan sampai sebuah kebijakan justru mematikan program yang sudah lama berjalan,” tandasnya.
(Saktia Andri Susilo/CN40/SM Network)

Berita Terkait

Back to Top
Sedang memproses... Mohon tunggu...
Loading...
Load time: 0.0573 second..